h1

Pemungutan Pajak BPHTB

Agustus 10, 2015

Sejak di terbitkan dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memungutnya dari Rakyat. Sebelumnya pajak apasaja yang bias dipungut oleh daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dibagi menjadi dua jenis, yang pertama jenis pajak prosvinsi yang terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permkaan; dan Pajak Rokok. Kemudian yang kedua jenis pajak kabupaten atau kota yang terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak-pajak tersebut dapat tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah apabila menurut daerah potensinya kurang memadai.

Saat ini yang akan dibahas mengenai Pajak Daerah untuk Kota dan Kabupaten yaitu mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanan dan/atau bangunan, yang diakibatkan dari perbuatan atau peristiwa hukum sehingga terjadi suatu perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk salah satu pihak. Subjek yang dikenakan pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, subjek pajak BPHTB tersebut disebut juga sebagai wajib pajak BPHTB. Sedangkan yang menjadi objek dari Pajak BPHTB yaitu perolehan atau penerimaan hak atas tanah dan bangunannya dari hasil pemindahan hak atas tanah. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi objek Pajak BPHTB dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Pemindahan Hak yang terjadi karena perbuatan atau peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Jual beli;

2. Tukar menukar;

3. Hibah;

4. Hibah wasiat;

5. Waris;

6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8. Penunjukan pembeli dalam lelang;

9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai hukum tetap;

10. Penggabungan usaha;

11. Peleburan Usaha;

12. Pemekaran usaha; atau

13. Hadiah.

b. Pemberian hak baru sebagai akibat dari hal sebagai berikut:

1. Kelanjutan pelepasan hak; atau

2. Di luar pelepasan hak.

Sedangkan hak atas tanah yang diperoleh meliputi atas: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, dan Hak Penyelolaan. Akan tetapi untuk hak atas tanah yang diperoleh perwakilan diplomatik dan konsulat atas dasar perlakuan timbal balik; Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pembangunan yang diperuntukan kepentingan umum; badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan Menetri Keuangan yang tidak memiliki usaha atau kegiatan lain diluar fungsi lembaga tersebut; orang pribadi atau badan hukum akibat dari konversi hak atau perbuatan hukum yang lain dengan syarat tidak adanya perubahan nama; orang pribadi atau badan hukum karena perbuatan hukum wakaf; dan orang pribadi atau badan hukum yang digunakan untuk kepentingan ibadah keagamaan, tidak dikenakan pajak BPHTB.

Dasar pemungutan atau pengenaan pajak BPHTB diambil dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP didapat dari harga transaksi apabila perolehan tanah dan bangunan dengan perbuatan hukum jual beli dan penunjukan pembeli dalam lelang, dan dapat juga didapat dari nilai pasar apabila perolehan tanah dan bangunan dengan perbuatan atau peristiwa hukum seperti tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak, pelaksanaan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, hak baru merupakan kelanjutan dari pelepasan hak, hak baru di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah.

Akan tetapi jika NPOP harga transaksi dan nilai pasar tidak diketahui atau nilainya lebih rendah dari NJOP, maka dasar pengenaan atau pemungutan pajak BPHTB dihitung dari NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan untuk Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan paling rendah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), paling rendah artinya pemerintah daerah dapat menetapkan NPOPTKP selain dari yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi tidak lebih kecil atau kurang dari yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu harus lebih besar atau lebih tinggi dari Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Sedangkan untuk waris dan hibah wasiat NPOPTKP paling rendah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan waris atau hibah wasiat masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bewah, dan berlaku juga untuk waris atau hibah wasiat kepada istri atau suami, dalam hal ini juga pemerintah daerah boleh mennetukan lain. Penentuan atau penetapan NPOPTKP harus dilakukan pemerintah daerah dengan menggunakan produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda).

Banyak pemerintah daerah yang kesulitan menentukan NPOP untuk pengenaan pajak BPHTB, yang disebabkan nilai transaksi atau nilai pasar yang tidak seragam, hal tersebut menimbulkan perhitungan yang berbeda antara pemerintah daerah dan pihak yang memeroleh tanah dan bangunan. Pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berusaha memungut pajak BPHTB lebih besar, sedangkan Pihak yang memeroleh tanah dan bangunan berusaha untuk membayar pajak BPHTB lebih rendah, sehingga harga tansaksi atau nilai pasar yang dicantumkan dalam akta disamakan dengan NJOP PBB. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah merasa perlu untuk menetapkan NPOP agar tidak terjadi perbedaan antara pemerintah daerah dan pihak yang memeroleh tanah dan bangunan. Dengan tujuan meningkatkan PAD pemerintah daerah menetapkan NPOP agar target PAD tercapai, dan penetapan NPOP tersebut berbeda-beda di masing-masing daerah.

Dibeberapa daerah ada yang menetapkan NPOP dua kali NJOP, ada lagi daerah yang menetapkan NPOP sebesar NJOP ditambah 50% dari NJOP tanah, dan sebagainya. Lantas produk hukum apa yang harus dikeluarhan oleh pemerintah daerah menetapkan NPOP, ada daerah yang menetapkan NPOP dengan suatu Surat Edaran ada juga yang menggunakan Peraturan Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk menentukan pajak daerah apa yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah ditetapkan menggunakan Peraturan Daerah sebagaimana di ataur dalam Pasal 2, Kemudian untuk Penetapan NPOPTKP juga menggunakan Peraturan Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 87 ayat (6), dan Penetapan Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah juga menggunakan Peraturan Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 88 ayat (2). Jadi sudah sepatutnya untuk penetapan NPOP oleh pemerintah daerah juga menggunakan Peraturan Daerah, karena hal ini menentukan besarnya pajak BPHTB yang harus dibayar wajib pajak.

Berdasarkan hasil diskusi dengan Himawan Estu Bagijo (pakar Hukum Tata Negara) melalui percakapan di Facebook Messenger, bahwa penetapan NPOP harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan ditetapkan dengan Peraturan Daerah maka besaran NPOP tersebut telah diketahui dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan penetapan NPOP selain dengan Peraturan Daerah tidak sah, dan melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tingi.

Jadi pemungutan pajak BPHTB berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan tetapi apabila Pemerintah Daerah merasa perlu mengatur lebih lanjut maka Undang-Undang memperkenankan, dengan ketentuan semuanya harus di bentuk Peraturan Daerah.

Tulisan ini disarikan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 khusus mengenai Pajak BPHTB, dan dilengkapi dengan hasil diskusi singkat dengan teman.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: