h1

Ketentuan Persaingan Yang Tidak Pernah Dilaksanakan

Desember 27, 2010

Sudah 11 tahun kita memiliki peraturan mengenai persaingan usaha tidak sehat, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selama 11 tahun itu sampai saat ini ada ketententuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang belum terlaksana yaitu ketentuan yang diatur dalam Pasal 48 mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 41. Serta ketentuan dalam Pasal 49 juga tidak pernah dilaksanakan yaitu tentang pidana tambahan terhadap Pasal 48 yang merujuk pada Pasal 10 KUHAP.

Dengan merujuk pada Pasal 48 dan Pasal 49 tersebut, seluruh perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan perbuatan pidana. Dalam penjelasan pun sudah jelas bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berwenang untuk mengawasi pelaku usaha dan menjatuhkan sanksi administrasi, sedangkan untuk sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 merupakan wewenang dari pengadilan. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menerangkan bahwa seluruh perbuatan atau tindakan yang dilarang tidak hanya dapat dikenakan sanksi administrasi saja, sehingga sanksi administrasi yang dijatuhkan oleh KPPU tidak menghilangkan unsur pidana dari perbuatan atau tindakan yang dilarang. Jadi seharusnya ketika terjadi perbuatan yang dilarang, maka KPPU melakukan penyelidikan, kemudian diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan oleh KPPU sehingga menghasilkan putusan dengan sanksi administrasi, apabila dinyatakan melanggar. Hasil penyelidikan oleh KPPU seharusnya diteruskan kepada penyidik yang dalam hal ini adalah Polisi untuk melakukan penyidikan terhadap unsur pidana yang ada, yang kemudian dapat dituntut di Pengadilan oleh penuntut umum (Jaksa). Putusan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat dijatuhi hukuman baik sanksi administrasi oleh KPPU dan sanksi Pidana oleh Pengadilan.

Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat ketentuan yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dalam Penjelasan Umum, yaitu ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) yang mengatur bahwa KPPU menyerahkan kepada Penyidik untuk diperiksa unsur pidana apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan, dan penyerahan berkas ke penyidik merupakan berkas putusan, dalam hal ini sudah ada putusan mengenai sanksi administrasi dan putusan KPPU tersebut tidak dimintakan keberatan kepada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan untuk menyerahkan kepada penyidik dalam Pasal 44 ini bukan dikarenakan pelaku usaha melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 48 dan Pasal 49, akan tetapi disebabkan oleh tidak dilaksanakannya putusan KPPU yang memuat sanksi administrasi, seharusnya apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan, maka dikenakan sanksi tambahan, jadi putusan haruslah memuat sanksi administrasi oleh KPPU dan putusan yang memuat sanksi pidana oleh Pengadilan, kemudian bila sanksi administrasi tidak dilaksakan akan terkena sanksi pidana tambahan sesuai yang diatur dalam Pasal 49.

Selain itu dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan apabila pelaku usaha menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat penyelidikan dan atau pemeriksaan, KPPU dapat menyerahkan kepada penyidik. Dalam ketentuan ini perbuatan yang diserahkan ke Penyidik merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan lain bukan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sesuai yang diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49.

Jadi ketentuan untuk menjerat pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang 5 Tahun 1999, disebabkan oleh menghambat penyelidikan dan atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 41, dan disebabkan oleh tidak dilaksanakannya putusan KPPU yang memuat sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 44. Sehingga Pasal 48 dan Pasal 49 tidak akan pernah terlaksana.

Posted with WordPress for BlackBerry.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: