h1

Kedudukan Peraturan dan Keputusan Komisi dalam Peraturan Perundang-Undangan

April 6, 2010

KPPU sebagai lembaga Negara yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008, untuk melaksakan tugas-tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Tugas KPPU sebagaimana diatur dalam Unddang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 35 sebagai berikut:

a.         melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

b.         melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

c.         melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

d.         mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

e.         memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

f.          menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;

g.         memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 36 sebagai berikut:

a.         menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

b.         melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

c.         melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;

d.         menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

e.         memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

f.          memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

g.         meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

h.         meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

i.          mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

j.          memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

k.         memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

l.          menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana tersebut di atas KPPU sebagai lembaga Negara menerbitkan produk hukum berupa peraturan dan Keputusan, Bagaimanakan Kedudukan kedua produk hukum tersebut dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 1 angka 2, yang disebut sebagai Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Dari uraian tersebut terdapat beberapa unsur yaitu: pertama peraturan yang tertulis; kedua dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang; dan Ketiga mengikat secara umum.

Peraturan yang dikeluarkan kan oleh KPPU harus memenuhi unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Pertama    :        Peraturan yang diterbitkan oleh KPPU merupakan peraturan tertulis dan selalu diumumkan dalam website KPPU;

Kedua       :        Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang, KPPU merupakan Lembaga Negara yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008, memiliki tugas menyusun peraturan sebagaimana di atur dalam Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yaitu menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, pedoman dalam kamus besar bahasa Indonesia di http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php diartikan sebagai berikut: pe·do·man n 1 alat untuk menunjukkan arah atau mata angin (biasanya spt jam yg berjarum besi berani); kompas: sebelum ada — , orang menggunakan bintang untuk menentukan arah perjalanan perahu; 2 kumpulan ketentuan dasar yg memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan; 3 hal (pokok) yg menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu: di samping syarat-syarat yg lain, para penyunting perlu menguasai — ejaan; 4 pemimpin (yg menerangkan cara menjalankan atau mengurus perkumpulan): surat edaran dr — besar;
ber·pe·do·man v 1 memakai pedoman: kita bentuk warga negara yg ber-Pancasila dan ~ kpd haluan negara; 2 menuju, mengarah (ke) …; berpegang (kpd); menurut contoh: dl menentukan langkahnya ia selalu ~ kpd pengalamannya;
me·me·do·mani v mendasari pd pedoman: hakim hendaknya ~ undang-undang tertulis dl memutuskan perkara. Dari pengertian kmus besar bahasa Indonesia tersebut pedoman dapat diartikan sebagai sebuah aturan atau peraturan yang menjadi dasar bertindak atau berbuat sedangkan dalam Penjelasan Pasal 35 huruf f Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 hanya dituliskan cukup jelas. Pedoman yang dibuat KPPU adalah yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999;

Ketiga        :        Mengikat secara umum Peraturan yang diterbitkan oleh KPPU mengikat seluruh penduduk Indonesia terutama bagi Pelaku Usaha dan pihak-pihak lain yang terkait, Peraturan KPPU tidak hanya mengikat pihak-pihak tertentu saja seperti halnya Keputusan berusaha di Wilayah Republik Indonesia yang berlaku hanya kepada pihak yang diizinkan dalam Keputusan tersebut.

Hirarki perundang-undangan sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

a.         Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.         Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c.         Peraturan Pemerintah;

d.         Peraturan Presiden;

e.         Peraturan Daerah.

Sedangkan Pasal 7 ayat (4) mengatur jenis peraturan lain yang tidak disebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan yang diterbitkan oleh KPPU memang tidak disebutkan oleh hirarki perundang-undangan, akan tetapi dalam penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 sebagai berikut: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentak oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”, dimana peraturan Komisi disebutkan sebagai peraturan selain yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1). Syarat lain adalah diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagaimana dijelaskan pada unsur sebagai peraturan perundangan yang kedua, secara umum KPPU diperintahkan oleh Undang-Undang (peraturan yang lebih tinggi) untuk membuat pedoman yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang memerintahkan secara langsung kepada KPPU untum membuat aturan tata cara penyampaian laporan.

Jadi setiap peraturan yang diterbitkan oleh KPPU merupakan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Prmbentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengikat secara umum sama seperti Peraturan lain yang dikeluarkan oleh Lembaga Negara Lain.

Pembentukan Peraturan dan Keputusan yang diterbitkan oleh KPPU wajib mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang 10 Tahun 2004, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 54 “Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, keputusan kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Sedangkan Keputusan-keputusan yang diterbitkan KPPU memiliki sifat mengatur  wajib disesuai menjadi Peraturan atau disebut sebagai Peraturan Komisi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang 10 Tahun 2004 Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Sebagai kesimpulan, Keputusan-Keputusan yang diterbitkan oleh KPPU memiliki sifat mengatur sebaiknya diubah menjadi Peraturan, sedangkan Keputusan KPPU yang diterbitkan memiliki fungsi membentuk, menetapkan, mengangkat dan lain-lain tetap menggunakan Keputusan.

Peraturan Komisi merupakan peraturan perundang-undangan dan mengikat secara umum kepada pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 213 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: